Berita Outner– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, selain berperan dalam meningkatkan PAD, keberadaan BUMD juga menciptakan lapangan kerja, mendorong partisipasi sektor swasta, dan menjadi zona penyangga (zona buffer) di sektor-sektor strategis, termasuk bidang pangan.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara Indonesia Best BUMD Awards 2025 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Acara ini mengusung tema "Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economic Shifts."
Ia menjelaskan, kapasitas fiskal daerah umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kuat, sedang, dan lemah.
Daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat ditandai dengan dominasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kapasitas sedang menunjukkan keseimbangan antara PAD dan transfer pusat, sedangkan kapasitas lemah ditandai dengan dominasi transfer pusat atas PAD.
"Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat diharapkan dapat menambah kapasitas pendapatan daerah agar belanja tidak minus. Banyak daerah yang realisasi belanjanya lebih tinggi dibandingkan target pendapatan, terutama PAD," kata Tito.
Ia menekankan bahwa BUMD berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keuntungan dari aktivitas bisnis BUMD diyakini mampu meningkatkan PAD, yang pada gilirannya berdampak positif bagi ekonomi nasional secara luas.
Selanjutnya, Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2024, kondisi BUMD di sektor jasa air minum dan aneka usaha terbagi menjadi tiga kategori, yaitu BUMD sehat sebanyak 346 unit, BUMD kurang sehat 303 unit, dan BUMD tidak sehat 174 unit.
Ia mendorong BUMD yang kurang atau tidak sehat untuk melakukan berbagai terobosan.
Menurut Tito, salah satu penyebab utama kinerja buruk BUMD adalah rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) serta tata kelola manajemen yang belum optimal.
Oleh karena itu, ia menilai kepemimpinan kepala daerah memiliki peran sentral dalam membenahi BUMD.
"Kunci keberhasilan BUMD adalah pada kepala daerah yang kompeten, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, pengawasan dan pengawasan terhadap BUMD harus diperkuat," kata Tito.
Selanjutnya, ia menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah mendorong agar pengawasan BUMD dilakukan oleh pejabat eselon I di Kemendagri.
"Kami bersama Komisi II DPR RI sedang memacu agar langkah ini segera terwujud, demi menciptakan BUMD yang profesional di daerah," kata Tito.
Ia juga menyampaikan bahwa telah mengusulkan kepada Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara agar Kemendagri membentuk satu direktorat jenderal (dirjen) khusus yang menangani pembinaan BUMD.
"Selama ini urusannya masih di tingkat kasubdit. Dengan direktur jenderal khusus, pengawasan dan pembinaan bisa lebih fokus," tegas Tito.
Pada kesempatan itu, Tito juga menyerahkan penghargaan kepada enam BUMD berprestasi, yaitu Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya (Perumda Paljaya), PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta (Perseroda), PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT LRT Jakarta.
Acara tersebut turut dihadiri Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan, serta para pejabat Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan BUMD dari berbagai daerah.
0 Komentar